Kinerja Pengadaan


Ketepatan Waktu

Pengumuman RUP
Proses Pemilihan Sejalan dengan RUP
Penyelesaian Pekerjaan Tepat Waktu

Efisiensi Biaya

Efisiensi Biaya dengan Pagu
Efisiensi Biaya dengan HPS

Kualtias

Kualitas Partisipasi (Partisipasi Pelaku Usaha)
Kualitas Penawaran (Kesesuaian dengan persyaratan tender)
Tingkat Kepuasan Layanan (Internal)
Tingkat Kepuasan Layanan (Eksternal)

Download

  1. Permen PUPR14 2020
  2. Surat Sekda Pengadaan
  3. Surat Edaran (Rasionalisasi)
  4. SE Covid
  5. Mekanisme PBJ Keadaan Darurat Covid-19
  6. Inpres Nomor 4 Tahun 2020
  7. Surat Edaran Sekertaris Daerah Nomor 4536 Tahun 2020
  8. Kepmen PUPR 897 2018
  9. PERMEN PUPR 2019
  10. SOP UKPBJ
  11. Pergub Satuan Biaya 2019
  12. Surat Sekda Peningkatan Kinerja PBJ 2020
  13. Permen PUPR NO 22-2018
  14. Permen PUPR22-2018
  15. Referensi Rancangan Kontrak Konsep Baru
  16. contoh SK PKK Setda
  17. Contoh Adendum Kontrak Pergantian PPK
  18. Contoh BA Serah Terima Pergantian PPK
  19. Contok SK Penetapan PPK
  20. Surat Tentang Penetapan PPK
  21. KEWENANGAN PA DAN KPA TERKAIT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
  22. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  23. Sharing Session
  24. Mentoring
  25. Sistering
  26. Tata Kelola
  27. Konsep Mekanisme Teknis Program Sistering
  28. Paparan Direktur
  29. Paparan Deputi PSPDM UT
  30. Paparan Deputi PSPDM UT
  31. PERENCANAAN DAN STRATEGI PBJ
  32. Paparan Kementerian PUPR
  33. Peran Strategis UKPBJ dalam Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
  34. Paparan Kepala LKPP RI
  35. Pembinaan Jabatan Fungsional PPBJ Provinsi Bali
  36. Optimalisasi Jabatan Fungsional PPBJ Di UKPBJ Provinsi Bali
  37. Konsep UKPBJ CoE Dan Tingkat Kematangan UKPBJ Pemda
  38. Program Kerja Tahun 2018
  39. Program Kerja Tahun 2017
  40. Perkembangan Paket Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2017
  41. Perkembangan Paket Pengadaan Barang/Jasa sebelum Tahun 2017
  42. Perjanjian Kinerja Biro Adminsitrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali Tahun 2017
  43. Contoh Pengisian RUP melalui pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah
  44. Format RUP melalui pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah
  45. Contoh Pengisian RUP melalui Swakelola
  46. Format RUP melalui Swakelola
  47. Flowchart Penyusunan Rencana Umum (RUP) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah
  48. Kebijakan UKPBJ di Daerah
  49. FGD Kelembagaan (Biro APBJ)
  50. Keputusan Deputi II Nomor 28 Tahun 2018 perubahan 20
  51. Keputusan Deputi II Nomor 29 Tahun 2018 Pedoman SPSE 4.3
  52. Keputusan Deputi II Nomor 26 Tahun 2018 Tata Cara Penggunaan SIRUP
  53. IKU Biro Adminsitrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali Tahun 2017
  54. Data RUP Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali Tahun Anggaran 2018
  55. Tahap Perencanaan Pelaksanaan Pengadaan Kaji Ulang RUP
  56. Potensi Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Jasa
  57. Inovasi Kontrak
  58. Materi Pengantar PBJ
  59. Selamat Datang dan Jadwal
  60. e-Katalog, SIRUP, e-Monev oleh Bapak Sutan S. Lubis
  61. Penerapan IT dalam PBJ (Integrated System : end-to-end) oleh Bapak Sutan S. Lubis
  62. Pembinaan Kelembagaan PBJ oleh Bapak Tatang Rustandar W.
  63. Pembinaan SDM Pengadaan oleh Ibu Suharti
  64. Konsolidasi Pengadaan, Program Probity dan LPS oleh Bapak Dwi Sumanto
  65. Kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa oleh Bapak Fadli Arif (Direktur Kebijakan Pengadaan Umum)
  66. Contoh Format RUP
  67. Contoh Format MOU swakelola
  68. Contoh Format KAK dan HPS
  69. Contoh format SK PPK PBJ 2018
  70. Contoh format SK PPHP 2018
  71. Materi Strategi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
  72. Materi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  73. Materi Oleh Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Regulasi

Pengumuman

Album Gallery

Penyerahan Sertifikat SNI ISO 37001:2016
Forum Kelompok Kerja Anti Korupsi
Rakor UKPBJ Provinsi Bali

Sistem Informasi Terkait

Si-Angsa

Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang memfasilitasi pengiriman dokumen pengadaan kepada unsur pengadaan terkait

Menuju Link

Standar Harga Barang/Jasa

Sistem informasi yang menyediakan informasi acuan harga barang/jasa pemerintah yang bersumber dari Pergub yang dapat digunakan dalam penyusunan anggaran

Menuju Link

LPSE

Merupakan sistem informasi layanan pengadaan secara e-tendering maupun e-nontendering

Menuju Link

E-Katalog

Sistem informasi yang memberikan fasilitasi belanja secara e-purchasing

Menuju Link

Daftar Hitam

Merupakan sistem informasi yang memberikan layanan informasi terkait penyedia yang masuk dalam daftar hitam

Menuju Link

Sistem Pembinaan Online

sistem informasi yang digunakan untuk pengelolaan peserta binaan secara online

Menuju Link