Kinerja Pengadaan


Ketepatan Waktu

Pengumuman RUP
Proses Pemilihan Sejalan dengan RUP
Penyelesaian Pekerjaan Tepat Waktu

Efisiensi Biaya

Efisiensi Biaya dengan Pagu
Efisiensi Biaya dengan HPS

Kualtias

Kualitas Partisipasi (Partisipasi Pelaku Usaha)
Kualitas Penawaran (Kesesuaian dengan persyaratan tender)
Tingkat Kepuasan Layanan (Internal)
Tingkat Kepuasan Layanan (Eksternal)

Download

  1. SE Covid
  2. Mekanisme PBJ Keadaan Darurat Covid-19
  3. Inpres Nomor 4 Tahun 2020
  4. Surat Edaran Sekertaris Daerah Nomor 4536 Tahun 2020
  5. Kepmen PUPR 897 2018
  6. PERMEN PUPR 2019
  7. SOP UKPBJ
  8. Pergub Satuan Biaya 2019
  9. Surat Sekda Peningkatan Kinerja PBJ 2020
  10. Permen PUPR NO 22-2018
  11. Permen PUPR22-2018
  12. Referensi Rancangan Kontrak Konsep Baru
  13. contoh SK PKK Setda
  14. Contoh Adendum Kontrak Pergantian PPK
  15. Contoh BA Serah Terima Pergantian PPK
  16. Contok SK Penetapan PPK
  17. Surat Tentang Penetapan PPK
  18. KEWENANGAN PA DAN KPA TERKAIT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
  19. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  20. Sharing Session
  21. Mentoring
  22. Sistering
  23. Tata Kelola
  24. Konsep Mekanisme Teknis Program Sistering
  25. Paparan Direktur
  26. Paparan Deputi PSPDM UT
  27. Paparan Deputi PSPDM UT
  28. PERENCANAAN DAN STRATEGI PBJ
  29. Paparan Kementerian PUPR
  30. Peran Strategis UKPBJ dalam Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
  31. Paparan Kepala LKPP RI
  32. Pembinaan Jabatan Fungsional PPBJ Provinsi Bali
  33. Optimalisasi Jabatan Fungsional PPBJ Di UKPBJ Provinsi Bali
  34. Konsep UKPBJ CoE Dan Tingkat Kematangan UKPBJ Pemda
  35. Program Kerja Tahun 2018
  36. Program Kerja Tahun 2017
  37. Perkembangan Paket Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2017
  38. Perkembangan Paket Pengadaan Barang/Jasa sebelum Tahun 2017
  39. Perjanjian Kinerja Biro Adminsitrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali Tahun 2017
  40. Contoh Pengisian RUP melalui pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah
  41. Format RUP melalui pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah
  42. Contoh Pengisian RUP melalui Swakelola
  43. Format RUP melalui Swakelola
  44. Flowchart Penyusunan Rencana Umum (RUP) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah
  45. Kebijakan UKPBJ di Daerah
  46. FGD Kelembagaan (Biro APBJ)
  47. Keputusan Deputi II Nomor 28 Tahun 2018 perubahan 20
  48. Keputusan Deputi II Nomor 29 Tahun 2018 Pedoman SPSE 4.3
  49. Keputusan Deputi II Nomor 26 Tahun 2018 Tata Cara Penggunaan SIRUP
  50. IKU Biro Adminsitrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali Tahun 2017
  51. Data RUP Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali Tahun Anggaran 2018
  52. Tahap Perencanaan Pelaksanaan Pengadaan Kaji Ulang RUP
  53. Potensi Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Jasa
  54. Inovasi Kontrak
  55. Materi Pengantar PBJ
  56. Selamat Datang dan Jadwal
  57. e-Katalog, SIRUP, e-Monev oleh Bapak Sutan S. Lubis
  58. Penerapan IT dalam PBJ (Integrated System : end-to-end) oleh Bapak Sutan S. Lubis
  59. Pembinaan Kelembagaan PBJ oleh Bapak Tatang Rustandar W.
  60. Pembinaan SDM Pengadaan oleh Ibu Suharti
  61. Konsolidasi Pengadaan, Program Probity dan LPS oleh Bapak Dwi Sumanto
  62. Kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa oleh Bapak Fadli Arif (Direktur Kebijakan Pengadaan Umum)
  63. Contoh Format RUP
  64. Contoh Format MOU swakelola
  65. Contoh Format KAK dan HPS
  66. Contoh format SK PPK PBJ 2018
  67. Contoh format SK PPHP 2018
  68. Materi Strategi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
  69. Materi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  70. Materi Oleh Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Regulasi

Pengumuman

Album Gallery

Penyerahan Sertifikat SNI ISO 37001:2016
Forum Kelompok Kerja Anti Korupsi
Rakor UKPBJ Provinsi Bali

Sistem Informasi Terkait

Si-Angsa

Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang memfasilitasi pengiriman dokumen pengadaan kepada unsur pengadaan terkait

Menuju Link

Standar Harga Barang/Jasa

Sistem informasi yang menyediakan informasi acuan harga barang/jasa pemerintah yang bersumber dari Pergub yang dapat digunakan dalam penyusunan anggaran

Menuju Link

LPSE

Merupakan sistem informasi layanan pengadaan secara e-tendering maupun e-nontendering

Menuju Link

E-Katalog

Sistem informasi yang memberikan fasilitasi belanja secara e-purchasing

Menuju Link

Daftar Hitam

Merupakan sistem informasi yang memberikan layanan informasi terkait penyedia yang masuk dalam daftar hitam

Menuju Link

Sistem Pembinaan Online

sistem informasi yang digunakan untuk pengelolaan peserta binaan secara online

Menuju Link